ANALISIS TELAAH KURIKULUM NEGARA BERKEMBANG (INDIA)
[Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan dan Telaah Kurikulum Sekolah (PTKS)]
Oleh :
Wontin Muyassaroh 110210153005
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2013
PENDIDIKAN DI INDIA
India memiliki luas daerah 3.287.263 km persegi. Negara ini tercatat sebagai negara terluas ketujuh dan terpadat kedua di dunia setelah Cina. Mayoritas penduduknya beragama Hindu (83%). Adapun yang beragama Islam berjumlah 12%, Kristen, Siktis dan lainnya.
Ekonomi India mengandalkan sektor pertanian dan peternakan mencapai 34% dari pendapatan negara. Sektor pertanian sendiri mampu menyerap 69% tenaga kerja yang ada. Umumnya ekonomi India dipengaruhi oleh perubahan land reform, revolusi hijau, industrialisasi dan migrasi. Industri perfilm-an India tergolong besar dan sanggup merekrut banyak tenaga kerja. Bollywood merupakan contoh kongkritnya, dengan model dan alur cerita dalam film yang diiringi dengan nyanyian dan tarian tersebut selain mendatangkan profit juga melestarikan seni dan budaya lokal.
India merupakan salah satu kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan kebudayaan yang megah di dunia yang menyaingi Cina dalam kesusasteraan, seni dan arsitektur. Perasaan nasionalis India mulai berkembang setelah timbul rasa bangga atas hasil-hasil kebudayaan mereka yang dipelajari dan kemudian dialih bahasakan oleh sarjana-sarjana asing ke dalam bahasa-bahasa barat.
Pada awal abad ke-19 kekayaan di belahan daratan India menarik pedagang bangsa Eropa yang suka bertualang. Di pertengahan abad ke-19 ketika India kehilangan kekuasaan dari tangan East India Company yang jatuh ke dalam kendali pemerintahan Inggris, merupakan kawasan kekuasaan kolonial yang paling kaya permata. Kolonialisme Inggris menguasai seluruh belahan benua itu.
Pendapatan per kapita India adalah US$ 200 per tahun. Dari sensus tahun 1987-1988 diketahui bahwa 30% penduduknya dibawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial cukup menjolok dalam hal ekonomi dan distribusi kesehatan. Bisa dimaklumi bahwa populasi penduduk yang sangat besar tersebut, disamping sebagai human capital juga merupakan beban negara. Terlebih bila diingat bahwa selama 150 tahun India dibawah penjajahan Inggris dan baru pada tahun 1947 mengalami kemerdekaan.
Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obatan dan industri oleh para pendidik India diakui harus memiliki hubungan dengan pendidikan dan modernisasi. Ilmu-ilmu sosial dan prilaku belum digunakan secara efektif dalam menyelesaikan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang berubah.
Segera setelah tahun 1947, Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan mestilah diubah secara revolusioner. India merdeka mencoba untuk modernisasi secara tepat dengan menempatkan banyak sumber dan kepemimpinanya untuk diprioritaskan pada pelayanan pembangunan ekonomi, sistem pendidikan diizinkan berkembang tanpa kritik yang berarti. Pada tahun 1964, pemerintah mengangkat komisi pendidikan tingkat tinggi untuk memberi nasehat pada pemerintahan tentang pola pendidikan nasional di seluruh jenjang dan aspeknya. Laporan komisi pendidikan ini diterbitkan pada tahun 1996 dan merupakan analisis pertama tentang kondisi sistem pendidikan di india dalam hubungannya dengan tujuan pembangunan. Laporan itu sendiri bukanlah sebuah rencana atau badan hukum melainkan dirancang untuk melayani sebagai latar belakang bagi munculnya rencana dan peraturan baru.
1. Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan di India antara lain :
a. untuk memberantas penyakit buta huruf
b. meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial
c. untuk memajukan/ mengembangkan ilmu dan teknologi
d. untuk meningkatkan perkembangan ekonomi
e. untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat
2. Struktur dan Jenis Pendidikan
Komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar dan terbagi dalam tiga jenjang yaitu primary (5 tahun), upper primary (3 tahun), dan secondary (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah mulai sejak secondary school.
Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut yakni sistem 10-2-3 tahun, telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India (Union Territory,UT). Meskipun begitu, di lingkungan pemerintah dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar (primary), menengah (upper primary) dan atas (high and higher secondary school) yang membolehkan kelas I mengikuti ujian umum, pengajaran bahasa inggris dan hindi, beberapa hari kerja dalam setahun, sesi akademik, masa liburan, struktur biaya, pendidikan wajib dan lain sebagainya. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai berikut :
a. tingkat dasar (primary stage) yang meliputi kelas I sampai V yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria india
b. pendidikan tingkat menengah (middle stage) meliputi kelas VI sampai VIII diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria india.
c. pendidikan menengah atas (secondary stage) meliputi kelas IX sampai X. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritoria india
d. Pendidikan kejuruan, baik jurusan teknik maupun bisnis merupakan pola pendidikan ghandi, yaitu pembentukan ”manusia berkepribadian yang utuh, kreatif dan produktif”. Pada tahun 1960 kemajuan minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga tahun 1992 siswa yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6%. Akan tetapi pada tahun 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil pendidikan kejuruan ini.
Pendidikan nonformal dilaksanakan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi.
3. Manajemen Pendidikan
1. Otorita
Sistem pendidikannya dipengaruhi oleh Mahatma Ghandi yang memiliki gagasan untuk membentuk ”kepribadian yang utuh, kreatif dan produktif”. Departemen yang menangani masalah pendidikan adalah Departemen Pendidikan dan Kesejahteraan (1966)
Pada tahun 1985, pemerintah memutuskan bahwa kebijakan pendidikan diambil berdasarkan ketentuan parlemen federal, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana. Ide ini muncul berdasarkan usul dari Departemen Pengembangan SDM.
Pada tahun 1990, India membentuk komite modifikasi kecil yang bekerja selama 2 tahun untuk merevisi program jangka panjang dalam bidang pendidikan.
2. Pendanaan
Sejak tahun 1976, pemerintahan pusat telah menetapkan bertanggungjawab atas pembiayaan dan pengaturan standar pendidikan atas sampai menengah dan mengadakan koordinasi dengan program pendidikan tinggi.
3. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran
Struktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar belakang penjajahannya. Namun setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada ekspansi yang cepat dibandingkan dengan reformasi menyeluruh. Maka konstitusi yang berlaku pada tahun 1950 selanjutnya menegaskan prinsip bahwa pendidikan merupakan penyampaian materi dan oleh karenanya berada dibawah kebijakan pemerintah sedangkan tugas menteri pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana. Pasal dalam konstitusi India menyatakan perlindungan hak bagi lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan menerima bantuan dari pemerintah serta menyediakan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut.
Jadi masalah pendidikan pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Kesatuan menteri pendidikan mencermati hal itu dengan melakukan koordinasi semua standar yang berlaku dalam pendidikan tinggi (melalui badan penyandang dana dan komisi beasiswa universitas) dan melakukan promosi bagi kegiatan penelitian serta pendidikan teknik dan ilmiah. Selanjutnya, kementrian ini mengatur universitas Aligarth, Banaras, Delhi dan Visvabharati (juga universitas lainnya) karena pihak parlemen menyatakan hal tersebut. Telah menjadi kepentingan nasional. Perencanaan dan koordinasi pendidikan diimplementasikan melalui kebijakan umum yang telah diletakkan oleh badan penasehat urusan pendidikan.
Kurikulum dan standar sekolah dasar (primary school) mencakup pelajaran membaca, menulis dan mengeja bahasa daerah, sejarah dan kebudayaan india, geografi, sastra, sains dan kesehatan. Di sekolah menengah (secondary school) juga menerima pelajaran sains dan matematika bahkan juga beberapa sekolah mengganti kajian ilmu-ilmu sosial dengan sejarah dan geografi serta sedikit sekolah menengah atas yang memiliki banyak tujuan menawarkan jenis pelatihan manual dan ilmu kerumahtanggaan (home sciences). Bahasa hindi diajarkan (meskipun tidak selalu diberikan kecuali India bagain selatan) di seluruh sekolah menengah atas. Bahasa Inggris justru diberikan bahkan kadang kala diperlukan bagi sekolah menengah atas (upper secondary school).
Bidang spesialisasi di jenjang pendidikan tinggi terkait dengan disiplin ilmu tradisional seperti sejarah, sastra inggris dan ilmu politik. Ketika seorang mahasiswa telah memilih jurusan tertentu, ia tidak dapat mengubah spesialisasinya. Beberapa universitas telah memulai memberikan program studi umum atas dasar eksperimen. Mahasiswa yang cerdas cenderung masuk ke jurusan fisika, kimia, teknik atau kedokteran.
Metode pendidikan masih menekankan pada peranan hafalan tetapi ada beberapa jurusan di universitas yang mendorong dilakukannya metode penelitian (inquiri). Komisi beasiswa universitas telah mendirikan berbagai pusat studi lanjutan di berbagai universitas. Dari subsidi pusat-pusat inilah kemajuan riset dan pelatihan dikembangkan.
4. Perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan di India
Pendidikan di India
Struktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar belakang penjajahannya. Namun setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada ekspansi yang cepat dibandingkan dengan reformasi menyeluruh. Maka konstitusi yang berlaku pada tahun 1950 selanjutnya menegaskan prinsip bahwa pendidikan merupakan penyampaian materi dan oleh karenanya berada dibawah kebijakan pemerintah sedangkan tugas menteri pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana. Pasal dalam konstitusi India menyatakan perlindungan hak bagi lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan menerima bantuan dari pemerintah serta menyediakan standar tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut.
Dalam pergaulan dunia internasional, negara ini jauh lebih diuntungkan daripada Indonesia. Ini karena, dalam keseharian mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, setelah bahasa Hindi. Maka tidak heran kalau perguruan tinggi terkenal di Amerika Serikat selalu dipadati oleh mahasiswa-mahasiswa asing dari India, selama beberapa puluh tahun, seberlum akhirnya didominasi oleh Cina (sumber VoA).
Tidak hanya pendidikan gratis ataupun murah, India tidak diragukan lagi reputasinya dalam mengelola pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, manajemen, dan kedokteran. Keberhasilannya di bidang ini telah diakui dunia internasional. Di bidang teknik dan teknologi informasi, India adalah jagonya. Perusahaan raksasa perangkat lunak (Microsoft) banyak memperkerjakan ahli perangkat lunak lulusan India.
Penampilan fisik sederhana, jamak dijumpai di tempat-tempat pemerintahan bahkan di kampus-kampus India. Tapi, akses ilmunya berlimpah. Perpustakaan lengkap dengan berbagai koleksi buku dan jurnal terbaru, komputer terkoneksi internet dapat diakses gratis oleh mahasiswa. Pendeknya, pendidikan di India lebih mementingkan isi daripada kulitnya. Meski gedung-gedungnya kusam, tapi hampir seluruh dosen yang mengajar di kampusnya bergelar doktor. Lulusan yang mereka hasilkan pun berkualifikasi hebat.
Pendidikan Indonesia:
Berbicara tentang pendidikan tidak akan terlepas dari kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Kegiatan belajar mengajar tidak dapat terlepas dari kurikulum yang sedang berlaku saat itu. Kurikulum merupakan salah satu hal yang cukup vital bagi dunia pendidikan. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dimaksudkan untuk membuat sistem pendidikan di Indonesia semakin membaik Berikut ini adalah perjalanan kurikulum di Indonesia (Soekisno, 2007).
Kurikulum 1952
Pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Kurikulum1964
Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.
Kurikulum 1968
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kurikulum 1975
Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan di antaranya sebagai berikut. Berorientasi pada tujuan Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
Kurikulum 1984
Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Berorientasi kepada tujuan instruksional, Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.
Kurikulum 1994
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.
Kurikulum Berbasis Kompetensi – Versi Tahun 2002 dan 2004.
Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagai sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kurikukum yang dikembangkan saat itu diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan, Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter).
Tabel perbandingan pendidikan Indonesia dengan India
No
Aspek yang dibandingkan
Perbandingan Pendidikan
Indonesia
India
1
Usia
SD 6-12 tahun
SMP 12-15 tahun
SMA 15-18 tahun
SD 6-11 tahun
SMP 11-14 tahun
SMA 14-17 tahun
2
Masa Belajar (Wajib Belajar)
9 tahun
9 tahun
3
Tahun Akademik
Juli sampai dengan Juni
4
Pembiayaan pendidikan
Sekolah Negeri dibiayai oleh pemerintah
Sekolah Swasta hanya mendapat subsidi
Sekolah Negeri dibiayai oleh pemerintah
Sekolah Swasta dibiayai oleh yayasan
5
Waktu belajar
Pada Umumnya Hari senin – Sabtu
Pada umumnya jam belajar per hari sebanyak 6 jam.
6
Kurikullum Mata Pelajaran
· Pendidikan Agama
· Pendidikan Kewarganegaraan
· Bahasa Indonesia
· Matematika
· Ilmu Pengetahuan Alam
· Ilmu Pengetahuan Sosial
· Seni Budaya dan Keterampilan
· Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Muatan Lokal
· Menulis dan membaca
· Aritmatika
· Teologi
· Hukum
· Astronomi
· Meta Fisika dan Etika
· Ilmu Kedokteran
· Agama
7
Evaluasi
Ujian Nasional
Ujian naik kelas berdasarkan nilai harian, sikap, ujian semester
Soal UN pilihan ganda
Ujian dilaksanakan diakhir pembelajaran tanpa memperhatikan nilai harian, tugas dan kehadiran.
Ujian berupa esay.
8
Tujuan Pendidikan
Tertuang dalam bentuk TIU yang terdapat dalam silabus dari BSNP dan untuk TIK dapat dikembangkan oleh Guru.
Mengenal semua benda dan dunia disekelilingnya. Orang India tidak
menguasai dunia , melainkan untuk
berteman dengan dunia.
9
Program Pemerintah
Bebas buta aksara
Bebas buta aksara khususnya pada perempuan
10
Ekstrakurikuler
Pramuka
Seni budaya dan tari-tarian.
11
Anggaran Pendidikan
20 % dari anggaran pemerintah.
12,7 % dari anggaran pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Remaja Rosda karya.
2006: Bandung.
Machfudh, ahmed. 2009. Sekolas Model Pendidikan di India.
http://www.pendidikanislam.net/index.php/untuk-guru-a-dosen/38
umum/112-sekilas-model-pendidikan-di-amerika-serikat-2. [Diakses pada 18 Mei 2013]
Mulyasa, Enco. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: Rosda.
